Perlakuan Perpajakan atas Bea Siswa

Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Bea Siswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Perlakuan PPh atas Bea Siswa: Atas penghasilan… Continue reading Perlakuan Perpajakan atas Bea Siswa

Iklan

Perbedaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Komisaris yang Merangkap Sebagai Pegawai dan yang Tidak

Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Anggota dewan komisaris atau pengawas pada perusahaan yang sama, ada yang merangkap sebagai pegawai tetap dan tidak. Dalam pemotongan PPh Pasal… Continue reading Perbedaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Komisaris yang Merangkap Sebagai Pegawai dan yang Tidak

Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

  Dasar Hukum: Pasal 4A Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN Uraian: Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan di… Continue reading Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Perlakuan PPN Terhadap Reimbursement / Penggantian

Berdasarkan definisi dalam arti bahasa, reimburse (kkt) adalah membayar kembali, mengganti uang. Reimbursement berarti penagihan kembali, penggantian. Dengan penjelasan lain, dapat diartikan bahwa reimbursement adalah sejumlah uang yang ditagih oleh pihak ketiga ke pihak penerima jasa (pihak pertama) melalui pemberi jasa (pihak kedua). Transaksi reimbursement terdapat tiga pihak yaitu Penerima Jasa, Pemberi Jasa dan Pihak Ketiga… Continue reading Perlakuan PPN Terhadap Reimbursement / Penggantian

Penghasilan Bruto PPh Pasal 23

Dasar Hukum:  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 PPh Pasal 23 dipotong dari Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Bruto 1. Untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek… Continue reading Penghasilan Bruto PPh Pasal 23

Pemotongan PPh atas Penghasilan Jasa Catering yang Diterima WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Apakah atas penghasilan jasa catering yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 ? Berikut kita bahas: Dasar Hukum: Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 Berdasarkan… Continue reading Pemotongan PPh atas Penghasilan Jasa Catering yang Diterima WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Perhotelan oleh Bendahara Pemerintah

Adanya keraguan Bendahara Pemerintah, Apakah Jasa Perhotelan dipotong PPh Pasal 23? Untuk memastikan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Perhotelan oleh Bendahara Pemerintah, guna menjawab keraguan di atas, berikut saya uraikan penjelasan terkait hal tersebut: Setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka… Continue reading Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Perhotelan oleh Bendahara Pemerintah